Pemerintah menargetkan Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung pada pertengahan April ini, 80 % akan mengunakan komputer atau ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sedangkan UN berbasis pensil kertas hanya 20%. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikikbud) Muhajdir Effendy mengatakan, agar target tersebut dapat terlaksana, pihaknya mengeluarkan kebijakan jika UN tidak akan serentak dilaksanakan pada hari yang sama seperti sebelumnya.

Dijelaskan dia, bagi sekolah yang tidak memiliki komputer, dapat mengikuti ujian di sekolah rayon terdekat. Ataupun untuk sekolah yang kekurangan komputer dapat dijalankan sistem sesi.

“Nanti tidak seperti UN yang serempak. Bisa “make’’ ruang kelas. Untuk 100 persen tidak bisa karena remot area , jadi masih pake kertas juga,”kata Muhadjir di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat,(6/1).

Selanjutnya, dijelaskan, Muhadjir mengunakan UNBK tujuannya untuk efisensi waktu dan memperkecil kecurangan. Untuk itu, ia berharap sekolah untuk tidak membangun paradigma curang.

Lebih lanjut, saat ini berdasarkan data Kemdikbud, jumlah sekolah ada 97.647 unit. Namun yang siap UNBK hanya 12.023 sekolah. Sehingga bagi sekolah yang belum siap akan mengunakan sistem rayon untuk menjalankan UN di sekolah lain.

Sementara itu, Wakil Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan, target UNBK 80%, sebaiknya pemerintah meninjau atau memeriksa terlebih dahulu kesiapan UN. Menurut dia, ada delapan sarana yang harus dipenuhi jika ingin menerapkan UNBK yakni, sarana komputer, mekanisme distirbusi soal, pelatihan terhadap siswa, pelatihan terhadap guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, dan server, serta waktu sosialisasi. “Delapan syarat ini ini harus dipertimbangkan, jika tidak memungkinkan, maka seharusnya pemerintah memilih sekolah yang siap, jangan sampai mengorbankan peserta didik,”kata politisi partai Golkar ini.

Selanjutnya, ia juga menyoroti regulasi UN SMA yang memberi kesempatan pada siswa memilih mata pelajaran. Menurut dia, kebijakan baru seharusnya disosialisasi. Untuk itu, kata Ferdiansyah, pelaksanaan UN harus diundur 1-2 minggu supaya lebih menjamin persiapan yang lebih matang.

Dia juga menuturkan, dalam mensosialisasikan harus melibatkan para pemangku kepentingan jika ingin UN berjalan dengan sukses. “Untuk sosialisasikan lumayan kalau bisa undur harus benar libatkan pemangku kepentingan seperti anggota Komisi DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/ kota untuk lakukan sosialisasi,”kata dia kepada Suara Pembaruan, Jumat(6/1)

Lanjut dia, pemerintah juga harus menyiapkan manteri dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami di setiap satuan pendidikan.

Sebagai informasi, Mendikbud telah mengeluarkan regulasi, jika UN 2017 ada perubahan khusus untuk tingkat SMAdan sederajat. Para siswa tidak lagi diwajibkan mengikuti UN untuk enam mata pelajaran tetapi hanya ada empat mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan satu mapel pilihan sesuai jurusan siswa.

Menurut Muhadjir, regulasi baru tersebut diterapkan agar anak-anak dapat fokus ke pendalaman materi ujian.

Sumber: Berita Satu
URL: http://sp.beritasatu.com/home/mendikbud-targetkan-80-sekolah-gelar-unbk/117895